Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek


Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Ikatan Arsitek Indonesia Edisi keempat | Cetakan pertama | 2007
PRAKATA Semua anggota IAI menaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Kode dan kaidah ini mengetengahkan standar kaidah tata laku yang hendaknya ditaati dan dipatuhi oleh para anggotanya, dan diterapkan pada semua kegiatan profesional, semua tingkatan anggota tanpa terkecuali, di mana pun mereka berkarya. Kode etik dan kaidah tata laku ini menunjukan kewajiban dan tanggung jawab anggota IAI kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa, di samping  menekankan agar anggota IAI senantiasa mengembangkan wawasan arsitektur dan seni budaya serta kearifan arsitek  yang bermartabat.

Cakupan Kaidah Kaidah dalam KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IAI mencakup Kaidah Dasar, Standar Etika, Kaidah Tata Laku Profesi, dan Uraian, sehingga kode etik dan kaidah tata laku ini tersusun dalam tiga tingkat:

KAIDAH DASAR merupakan kaidah pengarahan secara luas sikap ber-etika seorang Arsitek.

STANDAR ETIKA merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam
bertindak dan berprofesi.

KAIDAH TATA LAKU bersifat wajib untuk ditaati, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan, sanksi keorganisasian IAI. Adapun kaidah tata laku ini, dalam beberapa kondisi/situasi merupakan penerapan akan satu atau lebih kaidah maupun standar etika.

URAIAN pada beberapa kaidah tata laku, dimaksudkan
untuk mengklarifikasi atau menjelaskan intisari suatu kaidah yang dimaksud. Adapun uraian/catatan ini bukan merupakan bagian dari kode etik, melainkan untuk membantu mereka yang ingin mencocokkan tata lakunya dengan kode etik dan mereka yang menghadapi sanksi keorganisasian.
Pelanggaran dan Sanksi Perhatian para anggota hendaknya diarahkan secara khusus kepada kaidah dan sanksi keorganisasian terhadap pelanggaran yang pada garis besarnya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI melalui Dewan Kehormatan IAI (daerah dan nasional) dan
Pengurus IAI (daerah dan nasional) yakni:

1. Peringatan tertulis, diberikan untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya
dalam selang waktu 2 (dua) bulan, kepada anggota yang perilakunya bertentangan dengan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI, ataupun yang perilakunya bisa mencemarkan nama institusi IAI atau profesi arsitek.

2. Pembatasan sebagian
hak dan kewenangan sebagai anggota IAI karena terbukti melakukan pelanggaran.

3. Pembekuan untuk sementara
keanggotaan IAI, atau

4. Pencabutan keanggotaan IAI secara penuh karena pelanggaran/kesalahan yang dilakukannya, berupa pencabutan/pencoretan namanya dari seluruh daftar registrasi keanggotaan organisasi arsitek mana pun, kecuali kalau mengundurkan diri dari organisasi IAI atas permintaannya sendiri. Kasus–kasus mengenai perilaku yang
tidak profesional dan tidak/belum tercakup dalam Kaidah Kode Etik dan Kaidah Tata Laku IAI ini akan ditangani oleh Dewan Kehormatan IAI (daerah dan nasional) sesuai dengan kasusnya masing-masing. Anggota IAI wajib melaporkan

pelanggaran terhadap Kaidah KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK IAI kepada Dewan Kehormatan IAI (daerah dan nasional) untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.

MUKADIMAH
PANGGILAN NURANI SEORANG ARSITEK Menyadari profesinya yang luhur, arsitek membaktikan diri kepada bidang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakarannya, dan kecakapannya. Arsitek, di dalam berkarya, selalu menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas dan
kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaiknya kepada pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan, dan khasanah budaya. Profesi arsitek mengacu ke masa depan dan bersama anggota profesi lainnya selalu memelihara dan memacu perkembangan kebudayaan dan peradabannya demi keberlanjutan habitatnya. Sebagai
profesional, arsitek selalu menaati perangkat etika, yang bersumber pada nilai luhur keyakinan spiritual yang dianutnya, sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.
Demikianlah Ikatan Arsitek Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merumuskan kode etik dan kaidah tata laku sebagai berikut.

KAIDAH DASAR SATU
KEWAJIBAN UMUM Para arsitek menguasai pengetahuan dan teori mengenai seni-budaya, ilmu, cakupan kegiatan,dan keterampilan arsitektur, yang diperoleh dan dikembangkan baik melalui pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Proses pendidikan, pengalaman, dan peningkatan ketrampilan yang membentuk kecakapan dan kepakaran itu dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Hal itu dapat memberikan penegasan kepada masyarakat, bahwa seseorang bersertifikat keprofesian arsitek dianggap telah memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan  penugasan profesionalnya di bidang arsitektur dengan sebaik-baiknya. Secara umum, para arsitek memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu menjunjung tinggi dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur, serta menghargai dan ikut berperan serta dalam mempertimbangkan segala aspek sosial dan lingkungan untuk setiap
kegiatan profesionalnya, dan menolak hal-hal yang tidak profesional.

Standar Etika 1.1 PENGABDIAN DIRI Arsitek melakukan tugas profesinya sebagai bagian dari pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa.

Standar Etika 1.2 PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN Arsitek senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta sikap profesionalnya sesuai dengan nilai-nilai moral maupun spiritual.

Kaidah Tata Laku 1.201 Dalam berkarya, arsitek wajib menampilkan kepakaran dan kecakapannya secara taat asas. Uraian: Tuntutan akan ketaatasasan terhadap pencapaian taraf standar kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin seorang anggota untuk senantiasa mampu mencapai taraf profesional yang tertinggi.

Standar Etika 1.3 STANDAR KEUNGGULAN Arsitek selalu berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu karyanya, antara lain melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, dan penerapan arsitektur.

Standar Etika 1.4 WARISAN ALAM, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN Arsitek sebagai budayawan selalu berupaya ikatan arsitek indonesia http://www.iai.or.id Menggunakan Joomla! Generated: 10 March, 2009, 07:38 mengangkat nilai-nilai budaya melalui karya, serta wajib menghargai dan membantu pelestarian, juga berupaya
meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya yang tidak semata–mata menggunakan pendekatan teknis-ekonomis, tetapi juga menyertakan asas pembangunan berkelanjutan.

Kaidah Tata Laku 1.401 Arsitek berkewajiban berperan aktif
dalam pelestarian bangunan/arsitektur dan/atau kawasan bersejarah yang bernilai tinggi.

Kaidah Tata Laku 1.402 Arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/kawasan yang dinilai memiliki potensi untuk dilestarikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya.  Uraian: Yang dimaksud memiliki potensi berdasarkan peraturan yang  berlaku dan/atau penilaian para pakar. Kaidah

Tata Laku 1.403 Arsitek berkewajiban memberitahukan dan memberikan saran–saran kepada Pengurus IAI Daerah/Cabang untuk diteruskan kepada yang berwenang, apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan dan/atau kawasan yang perlu dilestarikan di daerahnya.

Kaidah Tata Laku 1.404 Arsitek mengusahakan penggunaan sumber daya secara efisien, meningkatkan mutu sumber daya manusia, mempertahankan dan memperkaya keanekaan hayati serta kelestarian lingkungan, khususnya pembangunan berkelanjutan.

Standar Etika 1.5 NILAI HAK ASASI MANUSIA Arsitek wajib menjunjung tinggi hak–hak asasi manusia dalam setiap upaya menegakkan profesinya.

Kaidah Tata Laku 1.501 Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, arsitek bersikap tidak membeda-bedakan seseorang/golongan atas dasar penilaian ras/suku, agama, kebangsaan, cacat, atau orientasi gender.

Standar Etika 1.6 ARSITEKTUR, SENI, DAN INDUSTRI KONSTRUKSI Arsitek bersikap terbuka dan sadar untuk memadukan arsitektur dengan seni-seni terkait dan selalu berusaha menumbuh-kembangkan ilmu dan pengetahuan dalam memajukan proses dan produk industri konstruksi.

KAIDAH DASAR DUA

KEWAJIBAN TERHADAP  MASYARAKAT Para arsitek memiliki kewajiban kemasyarakatan untuk mendalami semangat dan inti hukum–hukum serta peraturan terkait, dan bersikap mendahulukan kepentingan masyarakat umum.

Standar Etika 2.1 TATA LAKU Arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan terkait dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Kaidah Tata Laku 2.101 Dalam menjalankan kegiatan profesinya, arsitek mematuhi hukum serta tunduk pada kode etik dan kaidah tata laku profesi, yang berlaku di Indonesia dan di negara tempat mereka bekerja. Arsitek tidak dibenarkan bertindak ceroboh dan mencemarkan integritas dan kepentingan profesi.

Kaidah Tata Laku 2.102 Arsitek tidak akan menyampaikan maupun mempromosikan dirinya atau jasa profesionalnya secara menyesatkan,tidak benar, atau menipu. Arsitek tidak dibenarkan untuk memasang iklan atau sarana promosi yang menyanjung atau
memuji diri sendiri, apalagi yang bersifat menyesatkan dan mengambil bagian dari kegiatan publikasi dengan imbal jasa,yang mempromosikan/merekomendasikan bahan–bahan bangunan atau perlengkapan/peralatan bangunan.

Kaidah Tata Laku 2.103 Arsitek tidak dibenarkan terlibat dalam pekerjaan yang bersifat penipuan atau yang merugikan kepentingan pihak lain. Uraian: Yang dimaksud dengan penipuan adalah pelanggaran hukum oleh arsitek, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, yang dilakukan baik yang terkait saat melaksanakan kegiatan profesinya maupun segala jenis pelanggaran yang tidak terkait dengan profesinya, menjadi dasar bagi IAI untuk menegakkan peraturan dan mengambil langkah sanksi keorganisasian.Termasuk pelanggaran hak cipta, yang melarang untuk meniru/menggandakan hasil karya arsitektur tanpa izin perancang/pemegang hak cipta. Tuduhan atas pelanggaran tersebut harus berdasarkan hasil temuan pelanggaran hukum yang sah.

Kaidah Tata Laku 2.104 Arsitek tidak dibenarkan menawarkan/menjanjikan dan/atau memberikan uang atau pemberian lain kepada seseorang atau pihakpihak tertentu yang bertujuan memperoleh proyek yang diminati.

Kaidah Tata Laku 2.105 Apabila dalam proses pengerjaan proyeknya, arsitek mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh pengguna jasa melanggar atau bertentangan dengan hukum serta kaidah yang berlaku, dan mengancam keselamatan masyarakat umum, maka arsitek wajib: Mengingatkan dan menyarankan pengguna jasa agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Menolak pelaksanaan keputusan tersebut Melaporkan perkara ini kepada pihak berwewenang yang berfungsi sebagai pengawas
bangunan atau petugas lain yang terkait untuk meninjau kembali, terkecuali arsitek penerima tugas dapat memberikan jalan keluar pemecahan lain. Uraian: Kaidah ini diberlakukan hanya jika pelanggaran terhadap aturan hukum bangunan tersebut dianggap dapat mengancam keselamatan masyarakat umum. Ketaatan hukum dalam hal ini dimaksudkan untuk memastikan penyelesaian proyek, yang juga merupakan bagian dari kewajiban Arsitek.

Standar Etika 2.2 PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM Arsitek selayaknya melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, sebagai bentuk pengabdian profesinya, terutama dalam membangun pemahaman masyarakat akan arsitektur, fungsi, dan tanggung jawab arsitek.

KAIDAH DASAR TIGA
KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA Arsitek selalu menunaikan penugasan dari pengguna jasa dengan seluruh kecakapan dan kepakaran yang dimilikinya dan secara profesional menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.
Standar Etika 3.1 KOMPETENSI Tugas arsitek harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab, kecakapan, dan kepakaran.

Kaidah Tata Laku 3.101 Arsitek harus melengkapi diri dengan sertifikat profesi arsitek
sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan selalu memerhatikan peraturan dan perundangan-undangan pada setiap tahap pelaksanaan tugas perencanaan dan perancangan. Uraian: Kepatuhan arsitek terhadap hukum adalah merupakan syarat utama untuk melindungi pengguna jasa, masyarakat, dan arsitek sendiri. Bila perlu dalam
melaksanakan tugasnya arsitek dapat mencari pendamping yang secara tepat memahami pengertian akan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kaidah Tata Laku 3.102 Arsitek hanya akan menerima penunjukan akan suatu pekerjaan jika ia mempunyai kualifikasi dan meyakini memiliki cukup kecakapan serta kepakaran, sumber pendanaan dan sumber daya ketrampilan teknis yang mendukung pelaksanaan setiap bagian kewajiban dari penugasan. Uraian: Karena arsitek bertanggung jawab secara moril kepada pengguna jasa dan dirinya sendiri, dan dasar hubungan arsitek
dengan pengguna jasa adalah kepercayaan, yang harus selalu dipelihara dengan baik, maksud kaidah tata laku ini ikatan arsitek indonesia adalah untuk memastikan, bahwa seorang arsitek tidak akan mengambil atau akan ikut serta dalam pekerjaan yang
melampaui kapasitasnya. Arsitek yang ingin menangani bidang yang bukan merupakan keahliannya, harus menempuh pendidikan dan pelatihan tambahan, atau dapat melibatkan konsultan lain yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.

Kaidah Tata Laku 3.103 Arsitek harus selalu meningkatkan kecakapan dan kepakarannya dengan mengikuti programpengembangan profesi lanjutan yang diselenggarakan atau telah disetujui IAI.

Kaidah Tata Laku 3.104 Dengan tetap
menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap, arsitek mempunyai kewajiban membaktikan seluruh kecakapan dan kepakarannya dengan penuh ketekunan dan kehati-hatian, mengikuti “Baku Minimum Penyajian” (Minimum Standard of Performance) yang direkomendasikan/dipujikan IAI, dan berdasarkan ikatan hubungan kerja yang jelas meliputi antara lain:

1. lingkup penugasan;

2. pembagian wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban;

3. batas-batas wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban;

4. perhitungan imbalan jasa;5. tata cara penyelesaian penugasan.

Kaidah Tata Laku 3.105 Arsitek tidak dibenarkan untuk mengubah atau mengganti lingkup ataupun target/program kerja suatu penugasan tanpa persetujuan pengguna jasa.

Kaidah Tata Laku 3.106 Arsitek akan menerima imbalan jasa maupun bentuk imbalan lainnya hanya yang sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam perjanjian hubungan kerja atau penugasan, dan tidak dibenarkan menerima ataupun meminta kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Standar Etika 3.2 KERAHASIAAN Arsitek wajib mengemban kepercayaan yang telah diberikan oleh pengguna jasa kepada dirinya.

Kaidah Tata Laku 3.201 Arsitek akan menjaga kerahasiaan, kepentingan pengguna jasa, dan tidak dibenarkan memberitahukan informasi rahasia, kecuali seizin pengguna jasa atau yang telah memperoleh kewenangan hukum, misalnya didasarkan atas keputusan pengadilan. Uraian: Dalam mendukung penyebaran informasi yang berguna untuk kepentingan pengembangan dan kerja sama profesi, arsitek harus mampu mengenali dan menjaga komunikasinya dengan pengguna jasa yang mungkin bersifat sensitif dan rahasia. Jika sifat kerahasiaan ini menjadi bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan kewajiban etis yang terkandung dalam kode etik, kaidah tata laku ini memungkinkan arsitek membuka informasi yang dianggap bersifat sensitif.

Standar Etika 3.3 KEJUJURAN DAN KEBENARAN Arsitek wajib berlaku jujur dan menyampaikan kegiatan profesionalnya serta senantiasa memperbaharui setiap informasi tentang penugasan yang sedang dikerjakan kepada pengguna jasa.

Kaidah Tata Laku 3.301 Arsitek tidak dibenarkan menawarkan atau mengarahkan suatu pemberian kepada calon pengguna jasa atau pengguna jasa untuk memperoleh penunjukan pekerjaan. Uraian: Kredibilitas profesi arsitek ditentukan oleh integritas dan keprofesiannya pada waktu memperoleh penugasan.

Kaidah Tata Laku 3.302 Arsitek tidak diperkenankan menyarankan pelanggaran hukum atau kode etik dan kaidah tata laku profesi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Uraian: Sikap dan perilakunya selama melaksanakan penugasan, seharusnya tidak
merusak kepatutan dan melanggar tatanan yang ada, misalnya dengan bertindak tidak jujur, ceroboh, dan melawan hukum.

Kaidah Tata Laku 3.303 Arsitek akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan penugasan. Kaidah

Tata Laku 3.304 Arsitek berkewajiban memberitahu pengguna jasa tentang kemajuan pelaksanaan tugasnya dan masalah-masalah yang berpotensi memengaruhi kualitas, biaya, dan waktu.

Kaidah Tata Laku 3.305 Dalam menerapkan standar keprofesian dan keahlian yang terkait, arsitek akan mengedepankan pengetahuan dan kualitas tenaga ahli daripada kepentingan lain, demi terbentuknya karya arsitektur, ilmu/rekayasa, dan kegiatan konsultasi arsitektur.

Standar Etika 3.4 PERBEDAAN KEPENTINGAN Arsitek wajib menghindari terjadinya pertentangan atau perbedaan kepentingan dalam kegiatan profesinya dan senantiasa secara terbuka menyampaikan semua konflik kepentingan.

Kaidah Tata Laku 3.401 Arsitek wajib menghindari pertentangan atau perbedaan kepentingan dengan menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan secara terbuka kepada pengguna jasa, semua pertentangan kepentingan yang diperkirakan atau yang tidak dapat dihindarkan akan merugikan pengguna jasa, masyarakat dan lingkungan. Arsitek dapat mengadakan kerja sama dalam bentuk asosiasi (partnership) dengan bidang jasa industri konstruksi lain selama tidak terdapat pertentangan kepentingan. Uraian: Kaidah ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara bersikap arsitek
dalam menghadapi keadaan, atau sebagai sikap keprofesian mengenai situasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan bagi arsitek dalam hubungannya dengan pengguna jasa, pemilik, masyarakat, karyawan, pelaksana konstruksi, atau pihak lain yang akan terkena dampak tindakan atau keputusannya. Jika arsitek tidak mampu secara
efektif mengomunikasikan pertentangan yang timbul ini secara langsung kepada para pihak, maka ia harus memastikan ada pihak lain yang lebih kompeten yang bisa secara efektif menyampaikannya.

KAIDAH DASAR EMPAT
KEWAJIBAN KEPADA PROFESI Arsitek berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi integritas dan martabat profesinya dan dalam setiap keadaan bersikap menghargai dan menghormati hak serta kepentingan orang lain.

Standar Etika 4.1 KEJUJURAN DAN KEADILAN Arsitek wajib menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.

Kaidah Tata Laku 4.101 Arsitek yang mengetahui adanya kelalaian ataupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh rekan arsitek lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran, atau kemampuan arsitek, wajib menyampaikan/melaporkannya kepada Dewan Kehormatan IAI. Uraian: Sering kali, hanya sesama arsitek yang dapat mengetahui tata laku rekan arsitek lain yang menimbulkan pertanyaan akan integritas profesionalnya. Dalam kaitan itu, tanggung jawab keprofesianlah yang mendorong arsitek untuk melaporkannya. Secara
yuridis, pengaduan yang merujuk ke standar profesional semacam ini pada umumnya akan dilindungi dari tuduhan fitnah atau pencemaran nama baik, terutama bila pengaduan tersebut dibuat demi kebaikan. Jika ragu, arsitek dapat mengonsultasikannya kepada Dewan Kehormatan sebelum melaporkan rekan sejawatnya sesuai kaidah ini.

Kaidah TataLaku 4.102 Arsitek tidak dibenarkan menandatangani atau mengesahkan gambar, spesifikasi, laporan ataupun dokumen kerja lainnya yang tidak berada di bawah tanggung jawab yang terkendali. Uraian: Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang terkendali adalah tingkat pengetahuan maupun supervisi yang umumnya dituntut oleh baku profesinya. Dengan menghargai prosedur konsultan resmi yang ditunjuk, arsitek boleh menandatangani ataupun mengesahkan ikatan arsitek indonesia suatu dokumen kerja setelah memeriksanya dan mengoordinasikan persiapannya atau bersedia untuk bertanggung jawab atasnya setelah diyakini cukup memenuhi mutu.

Kaidah Tata Laku 4.103 Arsitek dalam kapasitas profesionalnya, tidak boleh secara sadar membuat pernyataan yang keliru atas fakta materiil. Uraian: Kaidah ini diterapkan dalam
kaitannya dengan segala konteks profesional, termasuk proses pendaftaran perizinan/lisensi maupun keanggotaan dalam IAI.

Standar Etika 4.2 CITRA DAN INTEGRITAS Arsitek berkewajiban meningkatkan citra dan integritas keprofesiannya  melalui tindakan-tindakan keteladannya dan memastikan agar lingkungan profesinya serta karyawannya selalu menyesuaikan perilakunya dengan kode etik ini.

Kaidah Tata Laku 4.201 Arsitek tidak dibenarkan membuat pernyataan yang menyesatkan, keliru, atau palsu mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja, atau penampilan kerjanya, serta mampu menyampaikan secara cermat lingkup dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya. Uraian: Kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah arsitek mengakui sebagian atau seluruh karya yang sesungguhnya bukan hasil karyanya, memberikan informasi yang menyesatkan, dan juga mendorong arsitek untuk mengakui partisipasi pihak lain dalam suatu proyek, sesuai dengan kapasitas yang telah diberikannya. Dalam dokumendokumen hasil kerja sama, nama pihak-pihak dan mitra yang turut terlibat harus dicantumkan.

Kaidah Tata Laku 4.202 Arsitek wajib berusaha sewajarnya untuk menekankan agar pihak-pihak di bawah pengawasannya memahami serta menaati kaidah dan kode etik yang dianutnya. Uraian: Apa yang dimaksud dengan “usaha sewajarnya”
dalam kaidah ini merupakan masalah “nalar”. Sebagaimana layaknya upaya penegakan suatu perkaidahan, hendaknya para profesional dapat menyadarkan mereka yang di bawah pengawasannya untuk memahami dan menaati kaidah kode etik yang ada. Sangatlah masuk akal/layak apabila para profesional bisa menunjukan kaidah
tertentu pada pekerja tertentu terutama bila dirasakan ada situasi yang dapat berkembang menjadi suatu pelanggaran di kemudian hari.

Standar Etika 4.3 PENGEMBANGAN DIRI Arsitek harus senantiasa mengembangkan diri.

Kaidah Tata Laku 4.301 Sebagai seorang profesional, arsitek harus terus-menerus mengembangkan kepakaran, ketrampilan, dan wawasan
keprofesiannya.

Kaidah Tata Laku 4.302 Arsitek dengan segala kesungguhan dan kemampuannya, berkewajiban untuk berperan serta dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, wawasan kearsitekturan, kebudayaan, dan pendidikan.

Standar Etika 4.4 KEMITRAAN Arsitek bermitra hanya dengan orang yang memiliki kompetensi yang memadai/sepadan di bidangnya. Kaidah Tata Laku 4.401 Arsitek tidak dibenarkan bermitra dengan seseorang yang sudah tidak terdaftar di asosiasi profesinya atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota organisasi profesi arsitek yang
diakui.

KAIDAH DASAR LIMA
KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT Arsitek berkewajiban mengakui hak-hak dan menghargai aspirasi profesional serta kontribusi dari rekan-rekan sesama arsitek dan/atau pihak lain selama proses pekerjaan maupun pada hasil-akhir karyanya.

Standar Etika 5.1 SEMANGAT KESEJAWATAN Atas dasar semangat kesejawatan, arsitek wajib saling mengingatkan dengan cara silih asih, asuh, dan asah.

Kaidah Tata Laku 5.101 Arsitek tidak dibenarkan membedabedakan/ diskriminatif rekan sejawat atas dasar ras, agama, kekurangmampuan fisik, cacat badan, status pernikahan, maupun gender.

Kaidah Tata Laku 5.102 Arsitek berkewajiban membina sesama rekan dan memberikan peluang kepada arsitek muda untuk mengembangkan kecakapan profesinya.

Kaidah Tata Laku 5.103 Arsitek hendaknya menyediakan suatu lingkungan kerja yang layak bagi mitra kerja dan karyawannya, memberikan kompensasi/imbalan yang wajar, serta memfasilitasi pengembangan kecakapan profesionalnya.

Kaidah Tata Laku 5.104 Arsitek menyampaikan pengaduan pelanggaran kode etik IAI hanya kepada Dewan Kehormatan IAI dengan itikad baik dan bukan untuk merugikan/mencemarkan nama baik sesama rekan arsitek.

Standar Etika 5.2 PENGAKUAN KESEJAWATAN Arsitek tidak dibenarkan akan berusaha menggusur arsitek lain dari suatu penunjukan pekerjaan.

Kaidah Tata Laku 5.201 Arsitek apabila didekati dan ditawari oleh seorang pemberi tugas
untuk melaksanakan suatu proyek atau jasa profesional yang diketahuinya masih dalam penunjukan arsitek lain, wajib memberi tahu arsitek yang bersangkutan.

Kaidah Tata Laku 5.202 Arsitek tidak dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan karya/kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa izin yang jelas dari arsitek pemilik gagasan tersebut.

Kaidah Tata laku 5.203 Arsitek dapat/boleh melanjutkan atau menggantikan pekerjaan sesama arsitek setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pengguna jasa dan arsitek yang digantikannya.

Kaidah Tata Laku 5.204 Arsitek hendaknya membangun reputasi profesionalnya atas dasar penilaian jasa, kinerjanya, dan mengakui serta menyatakan penghargaan pada pihak lain atas hasil kinerja profesional mereka.

Standar Etika 5.3 IMBALAN JASA SEPADAN Arsitek dihargai sesuai dengan lingkup cakupan jasa yang diberikannya/diselesaikannya.

Kaidah Tata Laku 5.301 Arsitek pada saat menawarkan jasanya sebagai konsultan
mandiri tidak akan menyebutkan imbalan jasa apabila tidak diminta. Arsitek harus mempunyai informasi yang cukup mengenai sifat dan lingkup pekerjaannya, untuk dapat mengajukan suatu usulan imbalan jasa yang akan diberikan, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

Kaidah Tata Laku 5.302 Arsitek saat menawarkan jasanya sebagai konsultan bebas tidak akan mengubah usulan imbalan jasa yang telah diajukannya demi mendapatkan keuntungan kompetitif, setelah melihat proposal imbalan jasa yang diusulkan oleh arsitek lain untuk pekerjaan yang sama, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya. Uraian: Pemberi tugas hendaknya memperoleh uraian imbalan jasa yang jelas dan rinci untuk lingkup tugas dan jasa layanan yang menjadi tanggung jawab arsitek sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Rincian lingkup kerja dan imbalan jasa hendaknya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum.

Standar Etika 5.4 PARTISIPASI DALAM SAYEMBARA Arsitek dibenarkan berpartisipasi dalam suatu sayembara ikatan arsitek indonesia perancangan arsitektur hanya apabila kaidahnya adil, jujur, dan sesuai format yang diakui IAI.

Kaidah Tata Laku 5.401 Arsitek tidak dibenarkan mengikuti suatu sayembara arsitektur yang telah dinyatakan oleh IAI sebagai tidak layak diikuti.

Kaidah Tata Laku 5.402 Arsitek apabila ditunjuk sebagai penilai dalam suatu tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya. Uraian: Sayembara  perancangan tidak selalu disertai kaidah yang jelas, seringkali hanya untuk memperolehkan gagasan rancangan terbaik dari para peserta untuk kemudian memperlakukannya dengan tidak  adil.Suatu sayembara harus disertai uraian mengenai latar belakangnya, sifat dan lingkup tugasnya, sistem dan prosedur penyelenggaraannya, termasuk susunan juri, besaran hadiah yang memadai, dan syarat-syarat serta berbagai
ketentuan/pendukungnya, dengan rinci dan jelas. Atas dasar itu, sayembara perancangan yang memperoleh pengakuan dari IAI atau UIA-lah yang layak diikuti oleh para anggota IAI.

Standar Etika 5.5 PENILAIAN ATAS ARSITEK LAIN Arsitek hendaknya tidak akan melecehkan karya arsitek lain dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil, dalam forum terbuka atau media massa.

Kaidah Tata Laku 5.501 Arsitek, bila ditunjuk untuk memberikan opini mengenai pekerjaan arsitek lain, akan memberitahu arsitek yang bersangkutan, kecuali bila hal tersebut jelas atau kemungkinan akan mempengaruhi hasil tindakan litigasi atau tindakan litigasi yang sedang berjalan. Uraian : Kritik atas karya arsitek lain hendaknya dilakukan
dalam batas-batas profesional dan objektifitas yang teruji, bukan untuk mendapat keuntungan bagi dirinya agar ditunjuk menggantikan peran arsitek tersebut sebagai rekanan pemberi tugas. “GOOD GOVERNANCE” BAGI PROFESI ARSITEK IKATAN ARSITEK INDONESIA Seorang profesional sejati adalah orang yang siap menerima dan menjalankan profesi beserta seluruh prinsip-prinsip etika dalam kegiatan sehari-hari. Penerimaan prinsip-prinsip ini menuntut seorang profesional untuk memelihara tata laku standar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh hukum. Kode Etik Arsitek & Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek (IAI) dan Good Governance arsitek anggota IAI merupakan hal yang saling menunjang dan menjadi pedoman
dalam menjalankan profesi arsitek anggota IAI di Indonesia. Prinsip-Prinsip Umum Tata Laku Profesi Seorang profesional di samping harus memiliki komitmen beretika, atau
berupaya secara pribadi untuk bertindak sesuai etika, juga harus memiliki kepedulian dan kompetensi beretika. Kepedulian beretika ini adalah kemampuan seseorang untuk membedakan tindakan yang salah dari yang benar, sedangkan kompetensi beretika adalah kemampuan seorang profesional untuk menegakkan nilai-nilai moral dan
mempertimbangkan secara lebih seksama dampak berbagai tindakannya.

PRINSIP-PRINSIP KAIDAH SPESIFIK KAIDAH PROFESI Melayani sesama – seorang profesional adalah orang yang sudah berketetapan hati untuk melayani orang lain sepanjang hidupnya melalui pengamalan segenap wawasan, kepakaran, dan kecakapan profesionalnya. Mereka turut menjaga kelangsungan hidup, hak milik, maupun kesejahteraan masyarakat umum. Dalam melayani masyarakat itu, seorang profesional harus bersedia berkorban dan mengutamakan tanggung jawab profesionalitasnya di atas kepentingan atau keuntungan pribadi.

(1) Integritas dan Objektivitas Untuk menjaga dan memperluas kepercayaan masyarakat umum, arsitek berkewajiban memperlihatkan tanggung jawabnya dengan menghasilkan karya-karya yang memperlihatkan integritas, semangat ke-Indonesiaan, dan nilai-nilai spiritual. Dalam menampilkan setiap karyanya, arsitek juga berkewajiban untuk setiap saat menjaga objektifitas, menahan diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang mungkin akan menyebabkan kepedulian dan kompetensi beretikanya diragukan.Seorang arsitek juga harus menghindari perbuatan yang mungkin menyebabkan pihak lain salah paham atau merasa dipecundangi.

(2) Kemampuan Profesional Menyajikan suatu hasil karya, memerlukan tingkatan kompetensi tertentu, seperti: pengetahuan, keahlian teknis, sikap, dan juga pengalaman. Oleh karena itu, seorang profesional sepatutnya hanya menangani pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan profesionalnya. Sejalan dengan hal ini, seorang profesional wajib mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknik-teknik baru di bidangnya,  peningkatkan serta mengasah keterampilan dan tingkat kompetensinya, dan berperanserta dalam suatu program pendidikan yang berkesinambungan sepanjang hayatnya.

(3) Solidaritas dan Kemampuan Bekerja Sama Setiap tenaga profesional berkewajiban untuk mendukung organisasi/asosiasi profesionalnya. Setiap anggota berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan bersama dari profesi, di atas kepentingan atau ambisi perorangan. Melalui solidaritas, kerja sama, dan organisasi/asosiasi profesi yang padu, setiap anggota juga berkewajiban mencermati praktik-praktik etika dan senantiasa
mengupayakan pengembangan profesi serta memperbesar/mendalami tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum.

(4) Tanggung Jawab Sebagai Bagian dari Masyarakat dan Warga Negara Seorang profesional harus selalu menunaikan tugas profesinya bagi kepentingan bersama masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang profesional berkewajiban melayani klien/pemberi tugas dan masyarakat umum dengan pertimbangan profesi dan rasa tanggung jawabnya. Sebagai warga negara, seorang profesional yang bertanggung jawab, dia berkewajiban memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara.

(5) Daya Saing Global Setiap tenaga profesional harus senantiasa siap menghadapi tantangan yang semakin dinamis akibat globalisasi. Dia seyogyanya berupaya untuk mencapai standar kelas dunia dan mempertahankan tingkat kualitas praktik profesinya setara dengan tingkat kualitas praktik kelas dunia yang terbaik.

(6) Kesamaan Hak Setiap Profesi Seorang profesional berkewajiban memperlakukan koleganya dengan hormat dan selalu berupaya melakukan kesepakatan kerja sama yang adil. Keanekaragaman latar belakang sosialbudaya Indonesia merupakan kekayaan yang harus dihormati dan dijaga, tetapi keanekaragaman tingkat kapasitas dan kepentingan profesi arsitek yang masih ada hendaknya dihadapi dengan semangat silih asah, asih, dan asuh yang merupakan kekuatan moral dan budaya yang dapat mengurangi atau menghilangkan berbagai kesenjangan profesional itu. Tidak ada satu pun kelompok profesi yang lebih penting, superior, atau di atas lainnya. Dalam melayani masyarakat,
seluruh profesi harus mampu tampil bersama dengan kekhasannya masing-masing. Dalam pandangan keprofesian, semua profesi sama dan karena itu setiap orang harus memperlakukan profesi lainnya dengan hormat dan adil.

L A M P I R A N
ikatan arsitek indonesia

PEDOMAN DEWAN KEHORMATAN IAI
Pedoman Dewan Kehormatan IAI ini merupakan ketentuan tentang bentuk institusi, fungsi, tugas, wewenang, pembentukan, anggota dewan, serta persyaratan tentang keanggotaan dewan sebagaimana tercantum dalam ART. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota dewan benar-benar kompeten/mampu, bertanggung jawab
dan dalam menjalankan tugasnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

ORGANISASI DEWAN KEHORMATAN IAI

(1) Dewan Kehormatan IAI terdiri atas dewan kehormatan nasional dan
daerah.

(2) Dewan kehormatan pada setiap tingkatan bertanggung jawab kepada musyawarah anggota IAI pada tingkatannya masing-masing (munas, musda).

(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan IAI adalah sebagai berikut.

a. Untuk tingkat nasional ditetapkan dalam munas dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, atau berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

b. Untuk tingkat daerah ditetapkan dalam musda dengan jumlah sebanyakbanyaknya 7 (tujuh) orang, atau berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

c. Nama-nama calon anggota dewan dipilih dan direkomendasikan oleh  rakernas/rakerda yang diadakan sebelum munas/musda.

(4) Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan IAI adalah sebagai berikut.

a. Warga negara Republik Indonesia.

b. Sehat jasmani dan rohani.

c. Anggota profesional IAI.

d. Memiliki kepakaran, kecakapan, wawasan, dan pengalaman di profesi arsitektur.

e. Ketokohan, reputasi, integritas, dan objektivitasnya dikenal baik dan luas di kalangan arsitek.

f. Tidak dalam status terpidana.

g. Tidak dalam status terkena sanksi keorganisasian IAI.

h. Dapat menyediakan waktu untuk tugastugasnya sebagai anggota Dewan Kehormatan IAI.i. Bebas dari konflik kepentingan, baik untuk diri sendiri, kelompok, maupun  usahanya.j. Patuh kepada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI dan serta Kode Etik Anggota Dewan Kehormatan IAI.

(5) Ketua Dewan Kehormatan IAI dipilih oleh dan dari anggota dewan kehormatan terpilih. Dalam menjalankan tugasnya ketua Dewan Kehormatan IAI dibantu oleh seorang wakil ketua dan seorang sekretaris yang diangkat dari anggota dewan kehormatan terpilih. Untuk tingkatan daerah apabila jumlah anggota dewan kehormatan daerah hanya 3 orang, jabatan wakil ketua ditiadakan.

(6) Dewan Kehormatan IAI menetapkan tata kerja dewan yang diputuskan dalam rapat Dewan Kehormatan IAI.

(7) Ketua Dewan Kehormatan IAI berfungsi sebagai juru bicara Dewan Kehormatan IAI.
SIDANG DAN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

(1) Dalam melakukan tugasnya dewan kehormatan merupakan
suatu institusi yang independen.

(2) Dewan kehormatan melakukan rapat/sidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.

(3) Setiap keputusan pada tingkatan masing-masing dianggap sah jika diambil dalam rapat/sidang dewan kehormatan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) orang, dengan hasil keputusan berdasarkan musyawarah atau suara terbanyak.

(4) Keputusan tentang ketentuan Dewan Kehormatan IAI yang berlaku dan bersifat nasional harus ditetapkan melalui sidang koordinasi dewan kehormatan nasional dan daerah. Ketua dewan kehormatan nasional bertindak sebagai ketua sidang koordinasi dan menetapkan tata cara sidang serta mekanisme pengambilan keputusan.

(5) Keputusan sidang Dewan Kehormatan IAI di tingkat nasional maupun daerah
tentang pembekuan/pemberhentian keanggotaan IAI karena pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI, direkomendasikan hanya kepada pengurus IAI di tingkat nasional untuk dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi yang berlaku.
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN IAI

(1) Fungsi Dewan Kehormatan IAI: Dewan
Kehormatan IAI adalah institusi organisasi IAI yang ke dalam berfungsi sebagai  pengayom dan penegak Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI, serta ke luar bertindak sebagai penjaga kehormatan profesi arsitek.

(2) Tugas Dewan Kehormatan (nasional) IAI:

a. Melaksanakan tugas dewan kehormatan sebagaimana tercantum dalam AD/ART.

b. Menetapkan kebijakan dan ketentuan tentang Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek serta memberikan arahan kepada pengurus IAI dalam menjalankan tugasnya yang terkait dengan pelaksanaan penegakan
Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI.

c. Menetapkan pedoman bagi dewan kehormatan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.d. Mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan/hasil fungsi/tugas dewan
kehormatan daerah.e. Melakukan koordinasi antar dewan kehormatan daerah dalam hal terjadinya kasus antar beberapa daerah.

f. Menjadi institusi banding dalam proses peninjauan ulang pengenaan sanksi keorganisasian kepada anggota IAI yang berkaitan dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

g. Membentuk dewan kehormatan daerah sementara apabila di daerah tersebut belum dibentuk dewan kehormatan daerah, yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah anggota dewan kehormatan nasional dan lainnya diangkat dari daerah/cabang tersebut, atau dari daerah/cabang terdekat.h. Mewakili IAI ke luar apabila terjadi  masalah yang berkaitan dengan etika dan tata laku profesi arsitek pada tingkat nasional.

(3) Tugas Dewan Kehormatan Daerah/Cabang IAI:

a. Membuat dan menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan (nasional) IAI.

b. Melaksanakan tugas dewan kehormatan sebagaimana tercantum dalam AD/ART serta ketentuan yang ditetapkan oleh dewan kehormatan nasional IAI.

c. Menerima dan mempertimbangkan pengajuan peninjauan ulang dari anggota IAI di daerah dan cabang di dalam satu provinsi yang dikenakan sanksi keorganisasian yang berkaitan dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, dalam hal anggota yang dimaksud tidak menerima keputusan tersebut.

d. Menerima dan mempertimbangkan pengajuan
peninjauan ulang dari pihak yang bermasalah dengan anggota IAI di daerah dan cabang di dalam satu provinsi yang dikenakan sanksi keorganisasian yang berkaitan dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, dalam hal pihak yang bermasalah dengan anggota IAI yang dimaksud tidak menerima keputusan tersebut.

e. Mewakili IAI ke luar apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan etika dan tata laku profesi arsitek pada tingkat daerah dan cabang IAI yang berada dalam satu provinsi.

(4) Dewan Kehormatan (nasional) IAI berwenang:

a. Memberikan teguran kepada anggota dewan kehormatan nasional atau daerah yang melakukan pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Kehormatan IAI.

b. Menetapkan keputusan yang bersifat final tentang menerima atau menolak peninjauan ulang yang diajukan oleh anggota IAI yang dikenakan sanksi keorganisasian.

c. Merekomendasikan kepada Pengurus Nasional IAI dan/atau pengurus daerah dan/atau pengurus cabang untuk menerbitkan perubahan atas keputusan tentang
ikatan arsitek indonesia keanggotaan seorang anggota IAI. Rekomendasi tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai alasan perlunya dilakukan perubahan tersebut.

(5) Dewan Kehormatan Daerah IAI berwenang:

a. Merekomendasikan kepada pengurus daerah IAI dan pengurus cabang IAI untuk mengenakan sanksi kepada anggota IAI yang telah melanggar ketentuan keanggotaan. Rekomendasi tersebut harus disertai ketentuan-ketentuan AD/ART serta kode etik arsitek dan/atau kaidah tata laku profesi arsitek yang dilanggar.

b. Merekomendasikan kepada Pengurus Nasional IAI dan/atau pengurus daerah dan pengurus cabang untuk melakukan perubahan atas keputusan tentang sanksi keanggotaan seorang anggota IAI.
Rekomendasi tersebut harus disertai penjelasan tertulis mengenai alasan perlunya dilakukan perubahan tersebut.

c. Menetapkan keputusan tentang pengajuan peninjauan ulang dari anggota IAI yang dikenakan sanksi keorganisasian. Apabila keputusan tidak dapat dilakukan di tingkat daerah/tingkat cabang, dewan kehormatan daerah (provinsi) mengajukan masalah ini ke dewan kehormatan nasional.
KODE ETIK ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN IAI Anggota dewan kehormatan harus menaati Kode Etik Anggota Dewan Kehormatan IAI sebagai berikut.

(1) Bertindak jujur dan adil berlandaskan moral dan profesionalisme untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, anggota dewan kehormatan tidak boleh meminta atau menerima secara langsung maupun tidak langsung pemberian dalam bentuk apa
pun juga dari pihak yang diperiksa yang dapat mempengaruhi keputusan mereka.

(3) Anggota dewan kehormatan tidak boleh membeberkan temuan atau informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pemeriksaan kecuali diizinkan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperiksa.

(4) Tidak bertindak dengan cara apa pun yang merugikan reputasi atau
kepentingan IAI.
PENGENAAN SANKSI KEORGANISASIAN

(1) SANKSI Pengurus Nasional IAI dan/atau pengurus daerah dan/atau pengurus cabang berwenang menjatuhkan sanksi kepada anggota IAI yang tidak mematuhi ketentuan keanggotaannya.
a. Urutan proses pengenaan sanksi sebagai berikut:Peringatan tertulis untuk pertama, kedua, dan ketiga kalinya, diterbitkan masing-masing dalam selang waktu 2 (dua) bulan;

b. Sanksi terhadap status keanggotaan dapat berupa alternatif:

1. Pembatasan sebagian kewenangan sesuai yang ditetapkan oleh AD/ART IAI, atau

2. Pembekuan sementara keanggotaan, atau

3. Pencabutan keanggotaan.

c. Sanksi dilakukan atas dasar:

1. Pelanggaran administratif kewajiban keanggotaannya;

2. Pelanggaran kode etik arsitek dan/atau kaidah tata laku profesi arsitek IAI.

d. Sanksi  pembekuan sementara keanggotaan atau pencabutan keanggotaan dikenakan bila melakukan pelanggaran atas ketentuanketentuan AD/ART serta Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

e. Setiap sanksi yang disebut dalam
Ayat b tersebut di atas dilaksanakan oleh pengurus nasional/daerah/cabang sesuai dengan kewenangannya masingmasing.

(2) PROSEDUR SANKSI

a. Peringatan tertulis dari pengurus nasional/daerah/cabang ditujukan kepada
anggota IAI dengan tembusan kepada dewan kehormatan nasional dan daerah berdasarkan rekomendasi dari dewan kehormatan daerah.

b. Sanksi yang dikenakan oleh pengurus IAI tingkat nasional/daerah/cabang kepada anggota IAI ditetapkan dalam rapat pengurus, berdasarkan rekomendasi dari dewan kehormatan nasional dan/atau dewan kehormatan daerah, dengan dilampiri bukti-bukti yang mendukung pelanggaraan atau tidak dipenuhinya ketentuan
keanggotaan bagi anggota IAI.

c. Pengurus nasional/daerah/cabang atas rekomendasi dari Dewan Kehormatan IAI
dan/atau usul dewan kehormatan daerah dapat mencabut pengenaan sanksi dan memulihkan status keanggotaan, jika kesalahan telah diperbaiki.

(3) PENINJAUAN ULANG a. Anggota IAI dapat mengajukan peninjauan ulang atas
keputusan Pengurus Nasional IAI dan/atau pengurus daerah dan/atau pengurus cabang tentang keanggotaan atau sanksi yang dikenakan kepadanya yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan IAI.

b. Permintaan peninjauan ulang sebagaimana tersebut pada Ayat 1 di atas hanya dapat dilakukan bila:

1. terdapat bukti bahwa Dewan Kehormatan IAI mengabaikan atau tidak memerhatikan data atau fakta penting yang telah disampaikan kepada Dewan Kehormatan IAI dalam rangka pengambilan suatu keputusan;

2. terdapat bukti bahwa keputusan yang telah diambil ternyata bertentangan dengan kaidah lain yang sah;

3. terdapat bukti bahwa Dewan Kehormatan IAI menerapkan standar ganda dalam membuat keputusan untuk kasus yang serupa.

c. Jika permintaan peninjauan ulang menyangkut pihak lain, keterangan pihak lain tersebut harus didengar/ditinjau terlebih dahulu.

(4) PROSES PENINJAUAN ULANG

a. Permintaan peninjauan ulang yang disampaikan kepada Pengurus Nasional IAI dan/atau pengurus daerah dan/atau pengurus cabang dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan IAI harus disertai alasan serta bukti pendukungnya.

b. Dewan kehormatan nasional dan dewan kehormatan daerah setelah mendengar keterangan dan pendapat dari Pengurus Nasional IAI dan/atau pengurus daerah dan/atau pengurus cabang berhak memutuskan apakah permintaan peninjauan ulang itu dapat dikabulkan atau tidak.

c. Bilamana permintaan peninjauan ulang tersebut disetujui, dewan kehormatan nasional dan/atau dewan kehormatan daerah memberikan rekomendasi kepada pengurus IAI untuk melakukan peninjauan ulang atas keputusan yang dimaksud.d. Dalam hal dewan kehormatan daerah tidak dapat menyelesaikan pangajuan peninjauan ulang ini di tingkat daerah, pengajuan peninjauan ulang ini diajukan ke dewan kehormatan nasional. ikatan arsitek indonesia

download here>>Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek<<

2 thoughts on “Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s